Sri Mulyani: banyak daerah belum gunakan APBD sesuai aturan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak daerah yang belum memenuhi apa yang disebut belanja mandatori atau belanja yang diharuskan oleh undang-undang.

Seperti anggaran pendidikan, di mana dalam undang-undang disebutkan setiap daerah harus membelanjakan 20 persen dari total APBD untuk pendidikan. Namun masih ada 142 daerah yang belum menjalankan aturan tersebut.

“Kita diminta oleh UUD bahkan untuk membelanjakan 20 persen untuk pendidikan. Kalau Pemerintah Pusat sudah mengikuti 20 persen di daerah itu, masih 142 daerah yang belum penuhi ketentuan konstitusi itu,” ungkapnya dalam Workshop Nasional Golkar ‘Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan Bebas Korupsi dan Pro Rakyat’ di Hotel Merlynn, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Sedangkan untuk porsi kesehatan, kata dia masih terdapat 180 daerah yang tidak membelanjakan 10 persen APBD-nya untuk belanja kesehatan. “25 persen harusnya untuk belanja Infrastruktur. Ada 302 daerah yang tidak belanja untuk Infrastruktur,” jelas dia.

Tak hanya itu, terdapat 34 daerah yang belum membelanjakan 10 persen dari total alokasi dana desa untuk keperluan pembangunan desa. “Ini menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap UU di daerah belum terjadi,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.