Bersiap, pemerintah akan pungut pajak bisnis online

- Tweet this Article - Stumble this Article - Digg this Article - Share this Article -

Pemerintah Jokowi-JK tengah gencar menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Bahkan, pelaku bisnis online-pun saat ini sedang bersiap dikejar oleh peraturan pajak e-commerce.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya tengah dalam tahap akhir pembahasan pajak e-commerce. “Perpajakan e-commerce yang kita godok besok lusa akan kami sampaikan kepada Bu Menteri (Sri Mulyani) garis besarnya yang sedang kita buat,” kata Mardiasmo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/11).

Menurut Mardiasmo, semakin didalami, aturan perpajakan terkait digitalisasi ekonomi sangatlah rumit sebab ada yang berbentuk fisik (tangible) dan ada yang tidak berbentuk fisik (intangible) seperti software.

“Ada banyak slot yang perlu dilakukan termasuk yang intangible ini harus ditangkap,” ujarnya.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan pada transaksi di dalam maupun di luar negeri. Namun, dia menilai pemungutan pajak intangible akan lebih sulit dilakukan dibandingkan tangible.

“Kita akan lihat volume uang dan barangnya, uang bergerak dari mana ini ditangkap oleh Bank Indonesia dari payment gateway. Pergerakan harus ada, ini akan dilihat dari providernya,” jelasnya.

Pemungutan pajak terhadap e-commerce ini akan dikenai tiga jenis, yaitu pajak penghasilan (PPN), Pajak penghasilan (Pph) serta bea cukai. “Bea masuk kalau dia barang dari luar negeri kalau dia crossboarder. Ppn jelas karena itu termasuk transaksi.”

Mardiasmo menjelaskan alasan pemungutan pajak e-commerce adalah agar terciptanya netralitas atau keadilan dari pelaku bisnis offline dan online. Selama ini, yang dikenai pajak baru sebatas pelaku bisnis offline saja.

Namun demikian, besaran pajak e-commerce akan dipengaruhi oleh status pembeli sebab daya beli masyarakat juga harus diperhatikan dalam hal ini.

“Nanti kita bedakan pembeli yang UMKM dan yang bukan UMKM dan ada juga pembeli yang end user (pengguna akhir). Ini dikaitkan supaya adil, kalau bayar besar ya pajak juga besar, sesuai daya pikul masing-masing.”

Artikel Terkait :

admin