Panik takut razia, seorang mahasiswa sontak buang ganja

Diduga takut terjaring razia oleh tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Satuan Koordinasi, Keamanan, dan Ketertiban Kota (SK4), seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat berusaha menghilangkan kepemilikan narkotika jenis ganja ke tanah.

Pria bernama Eka Ghaniyu (20), seorang warga Jorong Koto Tinggi, Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat panik begitu mengetahui ada petugas yang melakukan patroli rutin untuk menertibkan segala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) seperti tauran dan balap liar pada Minggu (15/10) dinihari lalu.

Disaat melintasi jalanan Simpang Lambau, petugas yang mencoba menghampiri maksud kegiatan kawula muda tersebut melihat seorang laki-laki yang berada di sebuah gang kecil. Ketika hendak dihampiri, Eka gugup dan berusaha kabur sembari membuang sebuah bungkusan yang ternyata isi dari bungkusan tersebut adalah ganja kering.

Salah seorang anggota tim SK4 Kota Bukittinggi, Brigadir Wirza Yunaldi mengatakan melihat tersangka Eka membuang sesuatu ke tanah, dan setelah dilakukan pengecekan yang dibuang tersangka adalah satu paket kecil ganja yang terbungkus kertas.

“Kami mengamankan tersangka Eka di dalam gang tersebut dan memanggil saksi RT dan pemuda setempat, dan dihadapan saksi tersangka Eka mengakui bahwa ganja tersebut miliknya. Slanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan tersangka Eka kami bawa ke Sat Res narkoba Polres Bukittinggi untuk diproses,” ujarnya.

Kasat Resnarkoba Polres Bukittnggi, AKP Efriandi Aziz mengatakan bahwa pelaku sudah ditahan terkait kepemelikan barang haram tersebut. ”Saat ini kami sudah amankan, ” katanya.

Razia, puluhan kendaraan terjaring di Dharmasraya

Puluhan kendaraan roda dua diamankan oleh Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Dharmasraya, Selasa (17/10/2017) pagi di Jalan Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Sumatera Barat.

Kasat Lantas Polres Dhramasraya Iptu Amirwan kepada mengatakan bahwa kendaraan yang terjaring pada saat razia merupakan kendaraan yang tidak melengkapi surat-surat seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

”Kita amankan dulu kendaraan yang kita tilang di Mapolres, sembari menunggu pemilik kendaraan untuk melengkapi kelengkapan surat-suratnya,” ucap Amirwan.

Dikatakannya, razia pada yang digelar jajarannya merupakan agenda rutin untuk meminimalisir angka kecelakaan di Dharmasraya. Selain itu, juga mengantisipasi segala bentuk tindak kriminalitas seperti pencurian sepeda motor (curanmor). ”Razia merupakan salah satu cara untuk meminimalisir tingkat kejahatan seperti curanmor dan teguran bagi pelanggar lalu lintas,” katanya.

Lebih lanjut Amirwan, menghimbau kepada pengendara agar melengkapi kelengkapan berkendara saat akan melakukan perjalanan. “Kita berharap kepada masyarakat yang ingin berkendaraan, lengkapi kendaraan anda dengan surat menyurat,” tukasnya.

PK PT Basko Minang Plaza ditolak

Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Basko Minang Plaza (BMP) terkait kasus sengketa lahan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar ditolak Mahkamah Agung (MA). Kepastian ditolaknya PK PT BMP seiring dengan diterimanya salinan putusan Peninjauan Kembali Nomor 427PK/Pdt2016 oleh PT KAI Divre II Sumbar.

Kuasa Hukum PT KAI Divre Sumbar, Miko Kamal Associates menjelaskan permohonan PK PT BMP telah diputus oleh majelis hakim 20 September 2016, namun salinan putusan baru diterima 26 September 2017.

“Kami sudah mengajukan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang tertanggal 28 September 2017. Saat ini kami hanya menunggu pemberitahuan eksekusi dari PN Padang,” jelas Hendra Ritonga yang didampingi Arif Rahman dan Oky Nasrul dari Miko Kamal Associates selaku kuasa hukum PT KAI Divre II Sumbar, Senin (16/10/2017) di Kantor PT KAI Divre II Sumbar kepada wartawan.

Dalam rilis Miko Kamal Associates disebutkan, sebelumnya PK dimohonkan PT BMP atas putusan Mahkamah Agung Nomor 604 L/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/Pdt/2013/PT.PDG tanggal 26 Juli 2013 jo putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt/2012/PN.PDG tanggal 1 November 2012 dengan termohon PK PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat.

Dikatakan Oky Nasrul, dengan ditolaknya PK, diharapkan PT BMP melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela dengan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya ke PT KAI. Kemudian lanjut Oky, dengan ditolaknya PK PT BMP semakin menguatkan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan surat dalam penerbitan SHGB No,200,201 dan 205 yang dimohonkan Basrizal Koto di atas objek yang sama dengan putusan PK tersebut.

“Apabila PT BMP tidak punya itikad baik untuk melaksanakan isi putusan PK secara sukarela, maka tidak ada pilihan lain, pengadilan akan mengeksekusi secara paksa,” tegas Oky.

Sementara ketika dikonfirmasi, kuasa hukum PT BMP Bagindo Fahmi mengakui belum mengetahui keluarnya putusan PK MA terkait kasus ini. Namun, mantan Kajati Sumbar ini mengatakan jika memang putusan PK telah keluar tentu dilihat objek perkaranya.

“Apakah objek perkaranya terkait dengan sengketa sewa menyewa atau perkara lain?” tanya Bagindo Fahmi ketika dihubungi melalui selulernya.

Lebih lanjut Bagindo Fahmi mengatakan, jika memang PK PT BMP ditolak, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Sebab, katanya sebagai kuasa hukum PT BMP, dirinya belum menerima salinan putusan PK tersebut.

“Kita pelajari dulu, setelah itu baru menentukan langkah-langkah hukum lainnya,” tandasnya singkat.

Wagub Sumbar pungut sampah di Pantai Padang

Usai meninjau pembukaan jalan tol Padang-Pekanbaru di Sicincin, Sabtu (14/10), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tak lantas bertolak ke Jakarta. Namun, bermalam di Padang plus mengikuti berbagai rangkaian kegiatan lainnya.

Minggu (15/10), Rini bersama Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit melakukan gotong royong sampah Pantai Padang yang dibungkus dalam kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri bertema ‘Aksi Nyata Bersih-Bersih Pantai’.

Selain ratusan pelajar, aksi sosial itu juga diikuti anggota TNI, Direktur sejumlah BUMN di Sumbar. Seperti Dirut BI, Semen Indonesia, Semen Padang, BNI dan sebagainya, turut memungut jutaan jenis sampah di pantai Padang.

“Saya dengar dari beberapa BUMN dan pemberitaan media, katanya Pantai Padang banyak sampah datang dari sungai dibawa banjir. Dan pembersihannya sudah mulai dilangsungkan sejak Kamis (12/10) malam,” kata Rini.

“Nah, bersih-bersih adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap lingkungan. Kami ingin, pantai-pantai di seluruh Indonesia bersih dari sampah. Apalagi, pantai Padang ini cantik, makanya harus dijaga,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, Menteri berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya Kota Padang, untuk membuat program di setiap Kecamatan dan melarang masyarakat membuang sampahnya di sungai. “Saya sudah bicarakan dengan pak Wagub dan Wako Padang. Bagaimana program itu bisa diwujudkan segera. Sebab, muara sampah sungai tetap laut. Makanya, untuk mengurangi volume sampah, kita larang warga buang di sungai,” tegas Rini.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengaku malu atas kedatangan Menteri Rini ke pantai Padang dalam suasana yang kurang baik dipandang mata. “Ibu Menteri datang ke Padang bersih-bersih sampah, sebagai orang Sumbar, kami sebetulnya malu. Tapi, hal ini kami jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kebersihan kota Padang,” kata Nasrul.

Khusus untuk pantai Padang nantinya, akan ditempatkan petugas khusus untuk bersih-bersih sampah. Sehingga, setiap hari, petugas bisa berkeliling dan memungut sampah. “Padang ini representasi Sumbar. Jadi, kedepan kami upayakan sebersih mungkin pantainya. Termasuk tempat-tempat wisata lain di Sumbar,” terang Nasrul.

Sedikitnya, sampah pantai Padang yang terkumpul sejak Kamis malam (12/10) hingga Minggu (15/10) mencapai 43 ton. Sampah itu diangkut petugas kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang ke Tempat Penampungan Akhir (TPA).