Penjelasan ketua TGUPP terkait dengan kenaikan anggaran capai Rp 26,64 miliar

Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) Muhammad Yusuf memberikan penjelasan terkait naiknya anggaran untuk timnya dari Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018.

Yusuf mengatakan total Rp 2,35 miliar itu hanya untuk non-PNS yang berjumlah 5 orang, plus biaya makan dan minum mereka. Sedangkan jumlah PNS berjumlah 8 orang.

“Delapan dikalikan Rp 28 juta karena kan tunjangan Rp 24 juta dirata-ratakan nih dengan gaji Rp 4 juta, jadi Rp 28 juta. Kali 12 bulan, itu akan ketemu sekitar Rp 2,688 miliar. Jadi TGUPP saja sekitar Rp 5,038 miliar,” jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11)

Dia mengungkapkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga berencana akan melakukan peleburan antara TGUPP dengan Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP). Penggabungan kedua tim ini agar efisien dan efektif.

Dengan rincian TWUPP dari masing-masing wilayah administratif Jakarta berjumlah 5 orang, maka ada 30 anggota TWUPP yang akan melebur dengan TGUPP.

“Nah itu kan PNS semua. Kalau dirata-ratakan itu setiap perwakilan (wilayah) kan 5. 5×6 berarti 30 orang, kali tunjangannya Rp 20 juta, gajinya Rp 4 juta. Rata-ratakan Rp 24 juta-lah, kali 12 bulan, ada Rp 8,64 (miliar). Jadi kalau ditotal ada Rp 13,678 miliar. Jadi kalau kita sekarang nebal jadi Rp 28,99 miliar, berarti ada kenaikan Rp 13,649 miliar. Berarti hanya 99,78 persen, enggak ada 100 persen,” jelasnya.

Yusuf mengatakan, akan ada lima bidang fokus dari TGUPP yakni Bidang pengelolaan Pesisir Jakarta, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Penataan Kota, Bidang Harmonisasi Regulasi, Bidang Pencegahan Korupsi, Bidang Percepatan Pembangunan. Nantinya masing-masing bidang akan terdapat tujuh anggota.

“Kalau bidang percepatan pembangunan kan dari yang sekarang ini nih. 45 karena di pergubnya 15 TGUPP, di tim wali kota 30, jadi 45. Secara jumlah enggak berubah percepatan inim Itu nanti yang 4 bidang ini lari ke analisis kebijakan. Kalau 7 orang ini tapi masih dirancang, belum fix, masih diubah lagi,” ujarnya.

Terkait jumlah anggota yang diinginkan oleh Wagub yang mencapai 73 anggota, kata Yusuf, sedang digodok Pergub baru. Karena jika melihat Pergub Nomor 163 tahun 2015, diatur anggota TGUPP berasal dari PNS dan non PNS dan dibiayai oleh APBD DKI berjumlah anggota TGUPP dibatasi 15 orang.

“Kalau sudah 73 karena nanti TGUPP ini di-pergub-nya lagi dibahas, seperti kata Pak Wagub betul,” tutupnya.

Ganggu wisatawan, PKL Kota Tua bakal ditata

Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran kawasan wisata Kota Tua Jakarta membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno angkat bicara. Menurutnya, jika tak ditata dengan baik, para PKL tersebut akan mengganggu wisatawan.

Sandi mengungkapkan, keberadaan PKL di sekitaran Kota Tua malah membuat para wisatawan malas untuk berkunjung. Dia berharap nanti para PKL tidak kembali lagi berjualan di sana setelah dilakukan penataan.

“Saya mengalami sendiri mereka kalau enggak ditata mengganggu wisatawan. Saya berharap juga kalau ada penataan ini enggak kembali lagi seperti kegiatan yang dulu. Di mana PKL itu menjadi justru bukan daya tarik, malah jadi bikin orang malas untuk ke Kota Tua,” katanya di Balai Kota Jakarta, senin (20/11).

Sampai saat ini langkah-langkah untuk menata PKL tersebut sedang dipikirkan. Namun, Sandi tak menapik akan melakukan proses pendekatan kepada para pedagang itu sama seperti yang dilakukan kepada penjual di Tanah Abang untuk proses penataan.

“Kita pikirkan serupa pendekatannya sama Tanah Abang karena ini kita enggak bisa menghilangkan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Sandi mengungkapkan, ada sekitar 400 pedagang yang berjualan di wilayah tersebut. Doa tak ingin gegabah dalam menata para PKL di sana. Karena dirinya tak ingin kehilangan 400 lapangan pekerjaan yang dibuat oleh para pedagang tersebut.

Untuk itu, politisi Gerindra ini ingin memberikan solusi penataan yang baik dan tak tanggung. Sehingga para PKL tersebut tak kembali lagi dan tobat.

“Kami wajib menghadirkan penataan solusi yang ga kambuhan yang ga tomat, tobat dan kumat. Ditertibkan nanti balik lagi, balik lagi. Jadi itu yang saya harapkan agar mereka bisa terus beraktivitas secara ekonomi demi terciptanya lapangan kerja,” ujarnya.

Selain keinginan menata dan merapikan mereka agar tertib, Sandi juga menginginkan mereka memiliki kemajuan. Di mana ada peningkatan tak hanya dari segi ekonomi saja, tapi juga dari segi pekerjaan dan usaha mereka. Sehingga dapat memajukan sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Dan ada lapangan pekerjaan baru yang berkaitan dengan pariwisata, berkaitan juga dengan sektor-sektor yang bisa tumbuh,” tutupnya.

Pohon tumbang timpa angkot, sopir terluka di kepala

Sebuah mobil angkot rusak parah setelah tertimpa pohon setinggi 12 meter di Perumahan Baranangsiang Indah, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Minggu (19/11). Salah satu petugas relawan bencana Taufik Rahmat menuturkan, peristiwa tersebut terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan lebat.

Taufik mengatakan, dalam peristiwa itu, sopir angkot bernama Acep (25), mengalami luka di bagian kepala. Sementara, seorang penumpang angkot selamat dari insiden tersebut.

“Jadi tadi kebetulan saya lagi patroli. Terus dapat informasi ada angkot yang ketimpa pohon. Pas dicek, ternyata benar,” kata Taufik.

Taufik menjelaskan, angkot jurusan Pajajaran-Pasar Bogor bernomor polisi F 1916 AR tersebut sedang menunggu penumpang, tepat di bawah pohon yang tumbang. Sopir angkot yang mengalami luka langsung dilarikan ke klinik terdekat. Sedangkan seorang penumpang lainnya selamat.

“Enggak ada korban jiwa. Tadi juga ada penumpang ibu-ibu di dalam tapi selamat tidak ada luka hanya hanya shock aja dan sudah pulang,” tuturnya.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi batang pohon yang menimpa atap angkot itu dengan gergaji mesin.

Tragis korban tabrak lari truk, kaki mahasiswi di Palangka Raya putus

Seorang mahasiswi asal Palangka Raya, Kalteng, bernama Febri, mengalami kecelakaan parah di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga membuat kaki kanannya putus akibat ditabrak truk.

“Kami masih menyelidiki kejadian ini. Tadi korban langsung dibawa ke RSUD dr Murjani karena kakinya putus,” kata Kapolsek Cempaga Iptu Saifullah dihubungi dari Sampit, Sabtu (18/11).

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 13.15 WIB saat korban bersama rekannya melaju dari arah Sampit menuju Kota Palangka Raya menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi KH 3509 YD. Kabarnya, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Palangka Raya itu usai mengikuti acara Simulasi Logistik dan Posko Regional Kalimantan yang dilaksanakan di Sampit.

Belum diketahui persis kejadiannya, namun saat melintas di Jalan Tjilik Riwut Km 36, Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, sepeda motor korban bersenggolan dengan sepeda motor pengendara lain. Akibatnya, korban dan rekannya terpental ke aspal.

Nahas dialami korban, tubuhnya yang jatuh diaspal, kemudian dilindas oleh sebuah truk tangki yang sedang melaju menuju arah Sampit. Akibatnya kaki kanan korban langsung putus dan terseret sekitar 20 meter, sementara truk tangki yang menabrak korban langsung kabur.

Kejadian mengerikan itu membuat banyak warga yang takut melihat, namun warga lainnya langsung menolong dengan melarikan korban yang masih dalam kondisi sadar itu ke RSUD dr Murjani Sampit. Sementara itu, rekan korban yang jatuh ke sisi jalan, hanya mengalami luka ringan dan dirawat di Puskesmas setempat.

Sesampainya di RSUD dr Murjani Sampit, dokter yang menangani memilih merujuk korban ke Palangka Raya agar bisa ditangani lebih intensif. Saat ini polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tersebut.

“Saat kejadian, jalanan sedang sepi makanya mungkin warga tidak sempat mengejar pelaku. Lagi pula, tadi warga fokus untuk segera menolong korban karena melihat lukanya parah dan kakinya sampai putus,” kata Udin, salah seorang warga.

Masyarakat berharap nyawa korban bisa diselamatkan. Masyarakat juga berharap sopir truk yang menabrak korban, bisa segera ditangkap.

Demi antisipasi bencana, Anies kumpulkan 49 ribu PNS di Monas

Pemprov DKI Jakarta bersama dengan 49 ribu personel gabungan dari berbagai suku dinas menggelar apel siaga di lapangan Monas, Jakarta. Apel siaga ini bertujuan menyiapkan mereka agar selalu siaga mengantisipasi datangnya bencana di wilayah Jakarta apalagi memasuki musim hujan.

“Kita memastikan bahwa seluruh aparat dalam posisi siap siaga. Bila ada potensi bencana kita bisa merespon dengan cepat,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Monas, Jakarta, sabtu (18/11)

Anies sengaja mengumpulkan semua personel suku dinas beserta dengan peralatanya saat apel digelar. Tak hanya personel suku dinas, RT RW di Jakarta juga akan dilibatkan dalam menyiagakan operasi tersebut agar tanggap terhadap bencana.

“Jadi kita hari ini mengirimkan pesan pada diri kita pada semua bahwa diri kita harus dalam posisi siap,” ujarnya.

Dirinya menekankan, ada tiga hal yang harus diwaspadai semua personel yaitu siap, tanggap, galang. Bersiap artinya seluruh potensi masalah di antisipasi. Tanggap artinya setiap ada masalah jangan lepas tangan dan harus ikut turun tangan langsung. Serta galang artinya jangan hanya bergegas sendiri tapi semuanya terlibat.

“Saya katakan kepada semua nya 3 kata kunci, siap, tanggap, galang. Semuanya harus paham.

Anies menambahkan, dengan digelarnya operasi siaga ini selama tiga bulan ke depan, diharapkan segala permasalahan penanggulangan bencana yang ada di wilayah Jakarta teratasi dengan cepat.

“Kegiatan operasi ini dilakukan selama 3 bulan dan setelah 3 bulan kita review. Semoga permasalahan di wilayah bisa teratasi dengan cepat” jelas Anies.

Mengaku sebagai WNI, warga Malaysia dicokok petugas Imigrasi

Petugas Kantor Imigrasi Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menangkap seorang warga Malaysia yang diduga telah memalsukan identitas. Padahal selama ini dirinya sudah menetap di wilayah Lombok Tengah bersama sang istri.

Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Mataram, Ramdani, mengatakan, warga Malaysia itu memalsukan identitas dirinya sebagai WNI itu berinisial JH alias Hasan (65).

“Jadi yang bersangkutan sudah menetap di Lombok sejak tujuh tahun yang lalu bersama istrinya yang berasal dari Lombok Tengah. Selama tinggal di sini, dia menggunakan identitas palsu,” kata Ramdani. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (17/11).

Hal itu diketahui berdasarkan dokumen pribadi milik Hasan yang telah diamankan petugas. Di antaranya akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, SIM C, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan paspor Indonesia yang secara resmi dikeluarkan Kantor Imigrasi Mataram pada tahun 2012 lalu.

“Yang bersangkutan kita amankan Kamis (16/1) kemarin di rumahnya bersama barang bukti dokumen pribadinya,” ujar Ramdani.

Selama menetap bersama istrinya di Lombok Tengah, Hasan menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai petani. Namun identitas aslinya terungkap setelah ada laporan masyarakat setempat.

Dari pemeriksaan yang dilakukan diketahui bahwa Hasan menetap di Lombok karena ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan istri dan anaknya.

Awal pertemuannya dengan sang istri terjadi di tahun 2007, saat Hasan masih bekerja sebagai sopir di sebuah pabrik triplek Malaysia. Ketika itu, Hasan bertemu dengan istrinya yang juga bekerja di sana sebagai buruh.

Sekitar setahun lamanya menjalin hubungan, keduanya memutuskan untuk menikah pada tahun 2008. Namun pernikahannya dilangsungkan di Thailand.

Setelah kontrak kerjanya habis di tahun 2010, Hasan memutuskan untuk ikut pulang bersama istrinya ke Lombok.

“Saat masuk ke Indonesia, yang bersangkutan masih aktif menggunakan paspor Malaysia,” ucapnya.

Terkait dengan pemalsuan identitas dirinya, Ramdani mengungkapkan bahwa petugas masih melakukan penyelidikan lapangan. “Semua tentang data pribadi yang bersangkutan masih kita dalami dan nantinya akan kita periksa asal-usulnya,” ujar Ramdani.

Hasan yang diduga melanggar aturan keimigrasian telah diamankan di ruang detensi Kantor Imigrasi Mataram, terhitung sejak ditangkap pada Kamis (16/11) lalu dirumahnya.

“Karena perbuatannya, yang bersangkutan kini kita sangkakan dengan Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Imigrasi. Dalam aturan, ancamannya lima tahun penjara,” katanya.

Polda Metro siap bantu KPK cari Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Namun, hingga kini keberadaan Setnov belum diketahui.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan pihaknya belum menerima perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Setya Novanto. Namun demikian, kepolisian siap membantu apabila ada permintaan, seperti menangkap Miryam.

“Jadi kita pernah membantu KPK waktu ada penangkapan Miryam kita mendapatkan surat ada DPO yang ke Polda, kita bantu melakukannya. Kita tunggu nanti seperti apa permintaannya kita pasti akan membantu,” katanya di Polda Metro Jaya, Kamis (16/11).

Argo mengatakan, apabila ada permintaan, maka pihaknya akan menyiapkan tim untuk mengejar tersangka korupsi e-KTP itu.

“Ya nanti ada beberapa tim, ya nanti kita yang logis saja,” ujarnya.

Sementara itu, terkait aksi KPK menggeledah dan mencari Setnov di rumah dinasnya tadi malam, Argo mengatakan hal itu sudah sesuai SOP.

“Jadi kan ada SOP untuk melakukan penggeledahan, penangkapan di dalam satu rumah pasti ada pihak kepolisian di sana. Itulah sinergitas Polri dengan KPK,” katanya.

Penjambret WN Italia di Medan tewas usai terkena peluru

Seorang pelaku kejahatan jalanan di Medan kembali tewas terkena peluru petugas kepolisian. Kali ini seorang tersangka pelaku jambret yang ditembak mati. Tersangka yang tewas yaitu Enggar Maulana Sitompul (21), warga Jalan Sentosa Lama, Medan Perjuangan.

“Tersangka melakukan perlawanan saat pengembangan mencari rekannya dalam beraksi, sehingga kita beri tindakan tegas,” kata Wakapolrestabes Medan AKBP Tatan Dirsan Atmaja di depan kamar jenazah RS Bhayangkara, Medan, Sabtu (11/11).

Enggar disergap di Jalan Rumah Potong Hewan, Mabar, Sabtu (11/11) sekitar 02.00 WIB. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan rekannya, Dedi Syahputra (25), warga Jalan Pertemuan, Medan Perjuangan.

Keduanya disangka sebagai pelaku penjambretan terhadap seorang warga negara Italia, Matilde Sfrappini (16). Aksi kejahatan itu terjadi saat dia menggunakan jasa ojek online melewati Jalan Balai Kota, tepat di depan Hotel Grand Aston, Medan, Sabtu (16/9) sekitar pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan penyelidikan, Enggar dan Dedi yang berboncengan menggunakan sepeda motor merampas tas sandang hitam berisi sim card, SIM Italia, kartu kredit, fotokopi Kitas. Selanjutnya mereka melarikan diri. Sementara korban membuat pengaduan ke Polrestabes Medan.

Dedi tertangkap Oktober lalu. Petugas terus memburu Enggar, hingga akhirnya tertangkap. Penadah hasil kejahatannya, Dasril (21), warga Jalan Air Bersih Gang Santun, juga diringkus.

Petugas kemudian melakukan pengembangan. Tersangka mengaku sudah sering melakukan penjambretan bersama Dedi dan S (DPO). Mereka sekurangnya sudah 47 kali beraksi di sejumlah titik di Kota Medan.

Tim pun melakukan pengejaran dan mencari barang bukti lain di kawasan Percut Sei Tuan. Tatan mengatakan, saat pengembangan, tersangka Enggar mengambil pisau yang disembunyikan disemak-semak dan melakukan perlawanan dan melukai anggota Polsek Medan Kota.

“Anggota memberikan tembakan peringatan, namun tersangka Enggar tidak mengindahkan peringatan itu dan terus menyerang petugas, sehingga anggota memberikan tindakan tegas sehingga tersangka Enggar terjatuh,” jelasnya.

Tatan memaparkan, tersangka Enggar diduga juga termasuk pelaku perampokan terekam CCTV di Jalan Jambi Medan. “Aksi kejahatan tersangka ini selalu disertai dengan kekerasan. Tersangka memepet para korbannya dan menarik paksa tas milik para korbannya,” jelas Tatan.

Tewasnya Enggar menambah jumlah pelaku kejahatan jalanan yang tewas ditembak polisi belakangan ini. Sebelumnya sejumlah tersangka lainnya juga dikirim ke kamar jenazah RS Bhayangkara Medan.

Pimpinan KPK dikriminalisasi di era Jokowi-JK

Pelaporan terhadap pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang kini sedang diproses Bareskrim Polri dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dinilai sebagai bentuk kriminalisasi pada pimpinan KPK. Bahkan sebelumnya beberapa pimpinan lainnya diperlakukan sama, sebut saja Abraham Samad yang sama-sama terjadi para era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Persoalan ini dinilai sangat memilukan di mana kembali terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti.

“Dalam masa bakti empat tahun empat pimpinan KPK dikriminalisasi atau dikriminalisasi. Ini menurut saya memilukan kalau sampai terjadi di eranya Pak Jokowi yang justru digadang-gadang sebagai Presiden yang amat pro terhadap tindakan anti korupsi,” jelasnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di markas Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/11).

Seperti diketahui Agus dan Saut dilaporkan Sandi Kurniawan ke Bareskrim Polri dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim, atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Jokowi jelasnya memang berkali-kali menegaskan tak suka KPK diperlemah dan tidak ingin korupsi merajalela. Namun demikian Jokowi tak pernah mengeluarkan kebijakan tegas sebagai langkah nyata dari pernyataannya tersebut.

Ia pun berharap Presiden mengambil sikap tegas dalam kasus ini sehingga dapat menjadi sinyal kuat kepada pimpinan KPK bahwa mereka mendapat perlindungan dari Presiden selama ada pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK.

Sikap tegas Presiden dapat berimplikasi kepada hal yang lebih luas dimana dapat memberikan rasa nyaman pada pihak-pihak yang tegas memberantas korupsi. “Warga negara yang melakukan aktivitas antikorupsi betul-betul di bawah perlindungan dan perhatian Presiden,” ujarnya.

Jokowi selama ini memiliki citra bersih dari perilaku KKN. Namun tak cukup hanya Presiden, tapi elemen di bawahnya juga harus bersih dari KKN. Karena itulah Presiden harus tegas memberi perlindungan dan dukungan kepada para pegiat antikorupsi agar terhindar dari berbagai upaya kriminalisasi.

Ketua MPR minta laporan pimpinan KPK diusut agar tak timbul kegaduhan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan berharap pengusutan laporan meminta Polri untuk mengusut tuntas laporan Ketua dan Wakil KPK Agus Raharjo dan Saut Situmorang tidak menimbulkan kegaduhan baru. Sebab, jika timbul kegaduhan maka akan merusak citra pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

“Kalau itu terjadi akan muncul tentu akan merugikan citra pemerintah, akan merugikan citra Pak Presiden,” kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11).

Dia meyakini Presiden akan turun tangan menyelesaikan masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Saya denger Pak Presiden sudah menghentikan kegaduhan, sudah ambil kesimpulan. Presiden akan menghentikan kegaduhan yang enggak perlu,” tukasnya.

Sebelumnya, Agus Raharjo dan Saut Situmorang dilaporkan orang bernama Sandi Kurniawan yang tak lain terafiliasi dengan kuasa hukum Setya Novanto. Laporan tersebut mensangkakan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.