Berkeliaran di jam pelajaran, sejumlah pelajar kabur ketika diamankan

Sebanyak 14 peserta didik ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang saat bermain biliar dan permainan dalam jaringan (daring) di beberapa warung internet (warnet) di kawasan Cendrawasih, Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, Kamis (19/10) siang sekitar pukul 11.00 WIB.

Ketika hendak diamankan, para pelajar tersebut mencoba melarikan diri agar tidak diamankan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kota Padang, Jalan Tan Malaka Nomor 3/C Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Namun langkah mereka kalah cepat karena petugas sudah berhasil menunggu di beberapa titik lokasi mereka akan kabur.

“Pelajar ini diamankan setelah kami mendapatkan laporan masyarakat dan tim yang ada di Kecamatan langsung mengambil tindakan terhadap para peserta didik ini sebelum tim dari Satpol PP Kota Padang turun,” kata Plt Kasatpol PP Kota Padang, Yadrison.

Yadrison mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan himbauan kepada masyarakat dan pemilik tempat untuk tidak membiarkan siswa bermain biliar dan berada di warnet selama jam pelajaran sekolah.

“Semua siswa yang ditertibkan ternyata sudah mengetahui bahwasanya tidak dibolehkan bermain game online dan biliar saat berpakaian dan jam sekolah, karena setiap upacara bendera pada hari Senin kepala sekolah mereka selalu mengatakan untuk tidak boleh berkeliaran sambil menggunakan seragam sekolah,” tuturnya.

Papan reklame ditertibkan, pemilik Advertising serang petugas

Dianggap tidak tertata dengan rapi dan izin yang sudah habis, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang menertibkan papan reklame yang berada di Simpang Kandang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/10) lalu.

Kegaduhan terjadi ketika pembongkaran media reklame Billboard yang dilakukan oleh Pihak Bapenda Kota Padang. Pasalnya protes dilakukan oleh pihak CV Advi Multikreasi selaku pemilik papan reklame. Pihaknya merasa dizalimi, ketika papan reklame yang kosong tersebut dibongkar tanpa sepengetahun mereka.

Pemilik papan reklame, Yarsina Devi sempat berontak kepada petugas karena pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui surat pemberitahuan yang dilayangkan oleh Bapenda Kota Padang. Kemacetan akibat keributan tersebut tidak terelakkan. “Belum ada melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan, tahu-tahunya langsung saja dibongkar. Apa maksudnya seperti itu?,” ucapnya dengan nada kesal.

Wanita yang juga merupakan Direktur CV Advi Multikreasi tersebut mengaku dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan itu. Pasalnya, dirinya melihat pembongkaran yang dilakukan oleh Bapenda Padang tidak berdasar. “Berdasarkan surat yang kami terima dari Bapenda pada 7 Agustus 2017 lalu, tidak ada menyinggung penataan kota.

Melainkan pasal 24 ayat 1 Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2015 yang isinya memuat larangan memasang reklame rokok, minuman beralkohol, dan menambah konstruksi bangunan reklame baru di sepanjang jalan utama,” katanya.

Ia juga mengomentari perjanjian yang dibuat oleh Bapenda untuk melakukan pembongkaran, karena tak memiliki kejelasan status hukum.

“Saat itu yang menandatangani perjanjian keluarga saya, bukan saya sendiri. Harusnya jika ini terkait badan usaha saya yang menandatangani, karena Direktur CV Advi Multikreasi adalah saya, bukan milik anak atau suami saya, “katanya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Padang, Adib Alfikri mengatakan bahwa penertiban dilakukan kepada media reklame yang perizinannya telah habis, sehingga dengan adanya penertiban tidak akan diterima pengurusan perpanjangan izinnya.

“Kami mulai melakukan penertiban terhadap media reklame yang ada, karena ada letaknya yang terlalu berdekatan satu dengan yang lain, serta tidak tertata dengan rapi,” katanya, Rabu (18/10)

Meski demikian, Adib mengklaim bahwa pihaknya membongkar media reklame itu sudah berdasarkan kajian teknis, dan telah menyurati pemilik papan iklan sebelum dilakukan penertiban. ”Sudah disurati tiga kali kok, dan juga ada perjanjian bahwa kami akan membongkar sendiri jika pengusaha tidak mau melakukannya,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumbar Deni Masriyadi, mengaku menyayangkan pembongkaran yang dilakukan oleh instansi nan dipimpin oleh adik Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno tersebut. ”Kami berharap ada solusi lain yang bisa dilakukan selain pembongkaran, kami berencana akan melayangkan surat ke Pemko Padang untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” katanya.

Ia juga menilai pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi tentang rencana penataan yang akan dilakukan kepada pengusaha. “Seharusnya diundang semua pengusaha percetakan dan media reklame, disampaikan seperti apa konsep penataan yang akan dilakukan, regulasi seperti apa yang akan dikeluarkan, sehingga didapatkan kejelasan dan pengertian, Saat ini ada 33 pengusaha reklame yang bernaung di bawah P3I Sumbar, ” papar Deni.

PK PT Basko Minang Plaza ditolak

Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Basko Minang Plaza (BMP) terkait kasus sengketa lahan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar ditolak Mahkamah Agung (MA). Kepastian ditolaknya PK PT BMP seiring dengan diterimanya salinan putusan Peninjauan Kembali Nomor 427PK/Pdt2016 oleh PT KAI Divre II Sumbar.

Kuasa Hukum PT KAI Divre Sumbar, Miko Kamal Associates menjelaskan permohonan PK PT BMP telah diputus oleh majelis hakim 20 September 2016, namun salinan putusan baru diterima 26 September 2017.

“Kami sudah mengajukan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang tertanggal 28 September 2017. Saat ini kami hanya menunggu pemberitahuan eksekusi dari PN Padang,” jelas Hendra Ritonga yang didampingi Arif Rahman dan Oky Nasrul dari Miko Kamal Associates selaku kuasa hukum PT KAI Divre II Sumbar, Senin (16/10/2017) di Kantor PT KAI Divre II Sumbar kepada wartawan.

Dalam rilis Miko Kamal Associates disebutkan, sebelumnya PK dimohonkan PT BMP atas putusan Mahkamah Agung Nomor 604 L/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/Pdt/2013/PT.PDG tanggal 26 Juli 2013 jo putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt/2012/PN.PDG tanggal 1 November 2012 dengan termohon PK PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat.

Dikatakan Oky Nasrul, dengan ditolaknya PK, diharapkan PT BMP melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela dengan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya ke PT KAI. Kemudian lanjut Oky, dengan ditolaknya PK PT BMP semakin menguatkan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan surat dalam penerbitan SHGB No,200,201 dan 205 yang dimohonkan Basrizal Koto di atas objek yang sama dengan putusan PK tersebut.

“Apabila PT BMP tidak punya itikad baik untuk melaksanakan isi putusan PK secara sukarela, maka tidak ada pilihan lain, pengadilan akan mengeksekusi secara paksa,” tegas Oky.

Sementara ketika dikonfirmasi, kuasa hukum PT BMP Bagindo Fahmi mengakui belum mengetahui keluarnya putusan PK MA terkait kasus ini. Namun, mantan Kajati Sumbar ini mengatakan jika memang putusan PK telah keluar tentu dilihat objek perkaranya.

“Apakah objek perkaranya terkait dengan sengketa sewa menyewa atau perkara lain?” tanya Bagindo Fahmi ketika dihubungi melalui selulernya.

Lebih lanjut Bagindo Fahmi mengatakan, jika memang PK PT BMP ditolak, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Sebab, katanya sebagai kuasa hukum PT BMP, dirinya belum menerima salinan putusan PK tersebut.

“Kita pelajari dulu, setelah itu baru menentukan langkah-langkah hukum lainnya,” tandasnya singkat.

Wagub Sumbar pungut sampah di Pantai Padang

Usai meninjau pembukaan jalan tol Padang-Pekanbaru di Sicincin, Sabtu (14/10), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tak lantas bertolak ke Jakarta. Namun, bermalam di Padang plus mengikuti berbagai rangkaian kegiatan lainnya.

Minggu (15/10), Rini bersama Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit melakukan gotong royong sampah Pantai Padang yang dibungkus dalam kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri bertema ‘Aksi Nyata Bersih-Bersih Pantai’.

Selain ratusan pelajar, aksi sosial itu juga diikuti anggota TNI, Direktur sejumlah BUMN di Sumbar. Seperti Dirut BI, Semen Indonesia, Semen Padang, BNI dan sebagainya, turut memungut jutaan jenis sampah di pantai Padang.

“Saya dengar dari beberapa BUMN dan pemberitaan media, katanya Pantai Padang banyak sampah datang dari sungai dibawa banjir. Dan pembersihannya sudah mulai dilangsungkan sejak Kamis (12/10) malam,” kata Rini.

“Nah, bersih-bersih adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap lingkungan. Kami ingin, pantai-pantai di seluruh Indonesia bersih dari sampah. Apalagi, pantai Padang ini cantik, makanya harus dijaga,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, Menteri berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya Kota Padang, untuk membuat program di setiap Kecamatan dan melarang masyarakat membuang sampahnya di sungai. “Saya sudah bicarakan dengan pak Wagub dan Wako Padang. Bagaimana program itu bisa diwujudkan segera. Sebab, muara sampah sungai tetap laut. Makanya, untuk mengurangi volume sampah, kita larang warga buang di sungai,” tegas Rini.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengaku malu atas kedatangan Menteri Rini ke pantai Padang dalam suasana yang kurang baik dipandang mata. “Ibu Menteri datang ke Padang bersih-bersih sampah, sebagai orang Sumbar, kami sebetulnya malu. Tapi, hal ini kami jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kebersihan kota Padang,” kata Nasrul.

Khusus untuk pantai Padang nantinya, akan ditempatkan petugas khusus untuk bersih-bersih sampah. Sehingga, setiap hari, petugas bisa berkeliling dan memungut sampah. “Padang ini representasi Sumbar. Jadi, kedepan kami upayakan sebersih mungkin pantainya. Termasuk tempat-tempat wisata lain di Sumbar,” terang Nasrul.

Sedikitnya, sampah pantai Padang yang terkumpul sejak Kamis malam (12/10) hingga Minggu (15/10) mencapai 43 ton. Sampah itu diangkut petugas kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang ke Tempat Penampungan Akhir (TPA).