Grab menilai tarif bawah transportasi online hambat kompetisi usaha

Head of Public Affair Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno menilai tarif bawah yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui revisi Peraturan Menteri Perhubungan no.26 Tahun 2017 menghambat kompetisi usaha antarperusahaan aplikasi.

“Tarif bawah itu buat kami agak sedikit menghalangi kami untuk berkompetisi dengan baik,” kata Tri Sukma seperti dikutip Antara, Sabtu (21/10).

Meski demikian, dia bisa menerima alasan pemerintah dalam menetapkan tarif tersebut untuk mencegah adanya perang harga antar perusahaan aplikasi yang akhirnya menimbulkan monopoli atau predator pricing pasar.

Menurutnya, predator pricing dapat dicegah melalui persaingan sehat dengan memenuhi standar pelayanan minimal yang akan dipertimbangkan penumpang.

Standar pelayanan tersebut bisa berupa penggantian ban, aki dan perbaikan kendaraan lainnya sehingga mobil berjalan dengan baik dan keselamatan serta kenyamanan penumpang terjamin.

Hingga kini, pihak Grab masih menunggu finalisasi Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang di dalamnya mengatur tarif batas bawah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, mengatakan batas tarif baru taksi online akan dibagi sesuai zonasi wilayah. Dari 35 provinsi, akan ada 2 jenis tarif yang diberlakukan yaitu tarif wilayah 1 dan wilayah 2.

Wilayah satu terdiri dari Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan wilayah 2 terdiri dari Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Sementara itu, rencana tarif yang akan diterapkan pertama, untuk wilayah 1 akan dipatok tarif batas bawah sebesar Rp 3.500 per kilo meter (Km) dan batas atas Rp 6.000 per Km.

Harga minyak dunia naik sedikit di tengah ketegangan geopolitik

Harga minyak dunia naik tipis pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena ketegangan di Timur Tengah terus memberikan dukungan terhadap pasar minyak global.

Para analis mengatakan kerusuhan di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mendorong harga minyak naik, karena para pedagang khawatir ketegangan geopolitik dapat mengurangi ekspor minyak dari wilayah tersebut.

Di bidang data, jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS turun tujuh rig menjadi total 736 rig pada minggu ini, kata perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes dalam laporan mingguannya pada Jumat (20/10).

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, naik 18 sen dolar AS menjadi 51,47 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember, naik 52 sen menjadi ditutup pada 57,75 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Aturan taksi online berlaku per 1 November 2017

Pemerintah telah mengeluarkan revisi Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan anyar ini akan mulai berlaku per 1 November 2017.

Pada aturan ini, pemerintah mengatur penyedia aplikasi (aplikator) transportasi online mewajibkan mitra pengemudinya untuk memiliki SIM A Umum. Hal ini akan tertuang dalam revisi aturan yang menyebut kewajiban memiliki SIM Umum bagi pengemudi, asuransi dan memberikan data aplikasi kepada pemerintah.

“Sekarang ini, mesti ada SIM umum yang harus keluar, dan kedua harus ada asuransi,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat menggelar konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/10).

Menteri Budi juga meminta penyedia aplikasi melaporkan setiap detail kegiatan usahanya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memberikan akses Digital Dashboard kepada pemerintah.

Menteri Budi menegaskan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengawasan sebagai perusahaan atau koperasi yang berbadan hukum. “Menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang,” ujarnya.

Selain itu, hal penting yang wajib dilakukan adalah menempeli kendaraan taksi online dengan stiker sebagai penanda sekaligus pembeda dari taksi konvensional.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hindro Surahmat, mengimbau agar stiker dipasang pada kaca mobil untuk membedakan dengan kendaraan umum atau pribadi lainnya ketika beroperasi.

“Stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang serta di kanan dan kiri badan kendaraan dengan memuat informasi wilayah operasi, jangka waktu berlaku izin, nama badan hukum dan latar belakang logo Perhubungan,” kata Hindro.

Jokowi minta 20 persen dana desa jadikan upah tenaga kerja

Presiden Joko Widodo meminta, 20 persen dana desa digunakan untuk membayar upah tenaga kerja di desa. Ini disampaikan dalam rapat terbatas soal optimalisasi dana desa di Istana Kepresidenan Bogor.

“Pak Presiden melihat ada dana desa Rp 60 triliun atau tahun depan naik lagi. Tadi presiden minta 20 persen minimal harus jadi upah tenaga kerja,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono di halaman samping Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10).

“Apa saja pekerjaannya, pekerjaan dana desa kan ada sarana masyarakat, pertanian, ekonomi,” lanjutnya.

Kepada Jokowi, Menteri Basuki menerangkan bahwa ada program infrastruktur berbasis masyarakat bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bisa dikerjakan pekerja di desa. Misalnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), cipta karya, dan pemeliharaan jaringan irigasi.

“Ada juga bina marga, ada pemeliharaan jalan, jembatan dan saya akan rapatkan lagi. Sudah diidentifikasi ada Rp 4-5 triliun bisa dipadat karyakan,” jelas Basuki.

Tak hanya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan juga mempunyai potensi lapangan pekerjaan untuk warga desa. Sejumlah kementerian terkait tersebut akan membuka peluang sehingga pengalokasian dana desa tepat sasaran.

“Maka itu nanti ditetapkan desa utama yang jadi sasaran, nanti juga merubah desa,” tegasnya.

Uang kas BRI senilai Rp 6 miliar dibawa kabur pegawainya

Kepolisian sedang mengusut hilangnya uang kas sebesar Rp 6 miliar milik PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Medan Putri Hijau. Uang kas tersebut diduga dibawa kabur oleh dua orang petugas TKK (Tambahan Kas Kantor) berinisial BNS dan EP.

Direktur Utama Bank BRI Suprajarto mengatakan pihaknya tidak mentolerir kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya. Terlebih lagi pengambilan uang kas tersebut dilakukan di luar standar operasional (SOP) perusahaan.

“Memang itu kesalahan yang tidak bisa ditolerir karena sangat diluar prosedur. Kami sedang kejar,” ujar Suprajarto saat ditemui di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (18/10).

Suprajarto menampik kabar bahwa pihaknya lalai dalam menerapkan standar prosedur pengambilan uang kas. Menurutnya, SOP yang telah ada saat ini sudah cukup baik untuk diterapkan.

“SOP-nya sih sudah rapi dan sudah bagus banget. Tapi ini masalah oknum. Siapapun saat kondisi itu ada kelemahan kelengahan dan mungkin ada sesuatu, kan kami enggak tahu. Polisi masih terus lakukan penyelidikan,” tandasnya.

Dua pegawai Tambahan Kas Kantor (TKK) Bank BRI Putri Hijau, Medan membawa kabur uang senilai Rp 6 miliar. Dua pelaku berinisial BN dan H itu kini sedang diburu polisi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang BRI Medan Putri Hijau, Amal Peranginangin mengatakan, dua pegawainya melarikan uang kas sebesar Rp 6 miliar yang diambil guna pengisian kas untuk memenuhi permintaan tiga vendor senilai Rp 63 miliar.

Keduanya melarikan uang saat ditugaskan mengambil tambahan kas ke Bank Indonesia dengan menggunakan mobil dinas Xenia hitam bernomor polisi BK 1602 EB.

“Usai diterima, uang sebesar Rp 63 miliar itu pun, rencananya langsung dibagikan kepada tiga vendor di kawasan Bank Indonesia. Saat itu, ketiga vendor membawa kendaraan masing-masing dengan pengawalan petugas keamanan,” Kata Kepala Kantor Cabang BRI Medan Putri Hijau, Amal Peranginangin, Selasa (17/10).

E-money digugat ke MA, BI khawatir persepsi masyarakat

Deputi Direktur Grup Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia, Apep M Komarna mengatakan, gugatan beberapa warga terkait Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik ke Mahkamah Agung secara teknis tidak mengganggu. Namun, BI khawatir hal tersebut mengganggu persepsi masyarakat.

“Secara teknis di lapangan tidak terganggu. Tapi saya takutnya ini ganggu persepsi masyarakat saja sebenarnya. Penetrasi di lapangan kan bagus,” katanya, di Kantor Jasa Marga Pusat, Jakarta, Minggu (15/10).

Sebagai informasi, Forum Warga Kota Jakarta mendaftarkan upaya Uji Materil peraturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Alasannya, Peraturan BI bernomor 16/8/PBI bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU 7/2011 tentang Mata Uang. Apep menilai protes itu tidaklah tepat. Alasannya, BI merupakan lembaga yang bertugas menjaga nilai stabilitas Rupiah.

“Kan penjaga stabilitas Rupiah baik secara inflasi dan mata uang itu BI,” jelasnya.

Untuk diketahui, hingga 12 Oktober 2017, penetrasi pengguna Uang Elektronik di jalan tol seluruh Indonesia telah mencapai 80 persen. Tanggal 31 Oktober 2017 seluruh ruas tol diharapkan sudah 100 persen menggunakan sistem pembayaran non tunai.

Menteri Susi: 2 bulan bisa usir 10.000 kapal asing

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku bangga terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, yang dengan tegas memerintahkannya untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Menurutnya, dalam tempo dua bulan 10.000 kapal asing dapat diusir dari Indonesia.

“Tidak ada pemerintahan yang sehebat pemerintahan Pak Jokowi bisa mengusir lebih dari 10.000 kapal asing dalam tempo 2 bulan. Mereka kabur terbirit-birit semua yang tidak kabur pun langsung bersandar di pelabuhan-pelabuhan,” kata Menteri Susi pada acara Temu Pendidik Nusantara 2017, di GOR Ragunan, Jakarta, Minggu (15/10).

Susi menjelaskan, penenggelaman kapal yang selama ini dilakukan atas perintah Presiden Jokowi. Kapal-kapal dari luar negeri lebih besar daripada kapal perang Indonesia.

Kapal luar negeri memiliki panjang 200 meter. Jaringnya paling pendek 50 km, bahkan ada yang 390 km. Dia pun selalu melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk menenggelamkan kapal asing.

“TNI, kepolisian di bawah pimpinan Pak Jokowi memerintahkan kepada saya untuk mengkoordinasikan kekuatan yang ada, pokoknya kita tenggelamkan (kapal asing),” tegas Susi.

Program Jokowi BBM satu harga tak terasa di Papua

Program Presiden Joko Widodo yakni Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga belum menjangkau sejumlah kawasan pedalaman Papua. Hal itu disebabkan minimnya akses penerbangan ke sejumlah kawasan tersebut.

“Kendala yang terjadi hanyalah penerbangan dari Jayapura-Waimena terus Timika-Waimena,” ungkap Staf Khusus Presiden, Lennis Kogoya, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10).

Tak hanya program BBM satu harga, program tol laut juga belum menjawab kebutuhan rakyat Papua. Sebab, pelabuhan belum banyak sehingga kapal pembawa barang sulit berlabuh. “Tol laut tidak muat karena macet dan juga penampungan sangat bahaya,” ucap Lenis.

Pria asal Papua ini menyarankan agar pemerintah serius melihat kebutuhan rakyat Papua. Terutama pada pembangunan bandar udara dan pelabuhan. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila ke-5 itu bukan hanya ‘BBM satu harga’ tapi juga pembangunan,” ujarnya.

Bupati Nabire Papua, Isaias Douw, menambahkan warga Nabire membutuhkan pelabuhan yang laik. Saat ini, harga barang di Nabire melonjak karena akses pelabuhan yang terhambat. “Kami minta dirjen perhubungan laut segera menangani pembangunan pelabuhan. Ini program nasinal,” pintanya.

Isaias juga meminta agar bandar udara di Kabupaten Nabire Papua segera dibangun. Dengan begitu, akses distribusi bahan bakar dan sejumlah barang yang dibutuhkan rakyat Nabire bisa diperoleh dengan mudah.

“Saya pikir Kemenhub harus kerjakan dan perhatikan dengan baik infrastruktur ini,” tandasnya.