Kemenhub wajib hati-hati soal aturan taksi online yang kembali digugat

Dosen Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengingatkan agar Kementerian Perhubungan untuk berhati-hati dan cermat dalam membaca putusan MA soal aturan taksi online. Sebab, beleid baru yang diterbitkan Kementerian Perhubungan kembali digugat ke Mahkamah Agung

Mahkamah Agung-pun diminta kembali mengabulkan gugatan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tersebut. Sebab, beleid baru ini dianggap masih memuat pasal yang telah dibatalkan MA pada putusan sebelumnya.

Pada gugatannya sebelumnya, MA telah membatalkan beberapa poin dalam Permenhub 26/2017 yang juga dikeluarkan Kementerian Perhubungan untuk mengatur taksi online. Pembatalan tersebut karena beberapa poin dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan lagi beleid baru untuk mengatur moda transportasi online roda empat berupa Permenhub 108/2017 yang kemudian kembali digugat.

Menurut Bayu, digugatnya kembali beleid tersebut, menunjukkan kegagalan Kementerian Perhubungan dalam memahami putusan MA yang telah membatalkan beberapa poin dalam Permenhub 27/2017.

“Dalam kasus ini jika MA ingin menegakkan wibawanya maka permohonan pengujian ini seharusnya dikabulkan, karena memang jelas beberapa ketentuan dalam Permenhub 108/2017 mengatur kembali ketentuan yang telah dibatalkan oleh MA dalam Permenhub 26/2017,” ucap Bayu, Senin (20/11).

Beberapa poin yang kembali diatur dalam Permenhub 108/2017 antara adalah sistem penetapan kuota yang sama antara taksi konvensional dan taksi lokal, kewajiban untuk menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan, penetapan wilayah operasi taksi online yang disamakan dengan taksi konvensional serta penerapan tariff batas atas dan bawah.

“Padahal seperti disampaikan oleh MA dalam putusannya, karakteristik pengemudi taksi konvensional dan taksi online sangatlah berbeda. Taksi konvensional pengemudinya merupakan karyawan yang memiliki kewajiban jam kerja tertentu, sementara pengemudi taksi online adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki kebebasan dalam menentukan waktu operasinya,” papar Bayu.

Dalam pandangan Bayu, putusan MA yang membatalkan beberapa poin dalam Permenhub 26/2017 bukan semata-mata untuk menjaga kepentingan persaingan usaha antara taksi konvensional dengan taksi online, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro untuk bekerja. Dengan kembali dicantumkannya poin-poin yang sebelumnya telah dibatalkan, kemungkinan besar poin yang kembali digugat akan dibatalkan oleh MA.

Bayu mengingatkan, agar Kementerian Perhubungan taat dan patuh pada putusan pengadilan yang telah ada dalam menyusun suatu regulasi. Dia juga menyarankan agar Kementerian Perhubungan berhati-hati dan cermat dalam membaca putusan MA.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo membenarkan adanya gugatan terhadap aturan anyar yang merupakan revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Beleid tersebut mengatur tentang tata cara Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online.

Pria yang akrab disapa Jojo tersebut menjelaskan aturan yang diberlakukan per tanggal 1 November 2017 mendapat gugatan di Mahkamah Agung (MA).

“Angkutan taksi online dengan justifikasi karena mengatur sebagian pasal yang sama, dan terhadap gugatan itu benar ada gugatan. Dan Kemenhub telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut,” kata Jojo di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (20/11).

Jojo menjelaskan, pemerintah bisa saja mencabut dan menghilangkan aturan terkait taksi online. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi banyak kekacauan di semua daerah yang telah menjadi kawasan taksi online.

“Pada intinya, kita menyampaikan bahwa pas keputusan MA, kan pilihan Menhub (Budi Karya Sumadi) bisa dua, bisa artinya tidak berbuat apa-apa ya sudah dicabut tidak ada aturan tentang (transportasi) online,” ujarnya.

Luhut bicara biaya pembangunan LRT Jabodetabek bakal bertambah Rp 5 triliun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebut adanya tambahan investasi sebesar Rp 5 triliun dalam proyek pembangunan LRT Jabodebek. Semula, pembangunan tersebut diperkirakan akan memakan dana sekitar Rp 26 triliun, kini dana investasi dipatok sebesar Rp 31 triliun.

Luhut menjelaskan, tambahan dana tersebut dikarenakan adanya penambahan dua stasiun yaitu stasiun Cikoko dan stasiun Halim. Selain itu, adanya perubahan sistem persinyalan.

“Perubahan (sistem persinyalan) dari fix block jadi moving block,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/11).

Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa perubahan tersebut juga bisa meningkatkan jumlah penumpang. “Penumpang jadi tambah dari 260.000 ke 430.000-an. Karena dengan begitu penambahan penumpang kan juga revenue nambah. jadi kita ingin cash flownya lebih bagus.”

Luhut mengungkapkan, banyak perbankan yang menawarkan diri untuk pembiayaan. Namun, teknisnya masih perlu dibahas lebih lanjut.

“Kalau perbankan kan sudah mau ya kayak CIMB Niaga dia sudah mau (investasi) Rp 4 triliun, yang lain juga gitu jadi mestinya engga ada masalah. Ada 9 bank lagi yang pengen masuk, tapi yang ini gak mau share karena buat dia kan untung government garansi, NPL nya kan bisa turun.”

Bank Dunia beri pinjaman Rp 4 T demi tingkatkan reformasi keuangan RI

Dewan Eksekutif Direktur Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar USD 300 juta pada tanggal 1 November 2017 untuk membantu meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah, administrasi pendapatan dan kebijakan perpajakan di Indonesia.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan Indonesia membutuhkan penguatan reformasi fiskal untuk mencapai target pembangunan ekonomi. Salah satunya dengan menjadikan sistem perpajakan lebih efisien dan adil untuk menekan kemiskinan.

“Dengan membuat sistem perpajakan menjadi lebih efisien dan adil, dan dengan memberikan sumber daya yang lebih baik kepada pemerintah untuk memberikan layanan penting seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur,” kata Rodrigo melalui keterangan resminya, Minggu (19/11).

Dia menambahkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan pendapatan disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, dan juga karena kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga menyebabkan terbatasnya basis pajak dan kesulitan dalam pemerintahannya.

Dengan demikian, tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan seiring dengan terus berlanjutnya harga komoditas, maka rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia dimungkinkan tetap pada tingkat yang lebih rendah.

Ekonom Utama Bank Dunia Hans Anand Beck mengungkapkan, Pinjaman Kebijakan Pembangunan Fiskal Indonesia Kedua (The Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan) akan mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan untuk pembayar pajak individu dan perusahaan.

“Penganggaran jangka menengah dan pengadaan lebih awal serta pemantauan pengeluaran sub nasional akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal untuk infrastruktur, dan bantuan sosial,” jelas Beck.

Pembiayaan ini merupakan pinjaman kedua dari tiga pinjaman untuk mendukung reformasi fiskal di Indonesia. Pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, dan mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa barang konsumsi, yang membantu beberapa keluarga berpenghasilan rendah menghindari kemiskinan.

Kontribusi RI dalam Global Value Chain masih kalah dari negara tetangga

World Trade Organization (WTO) tahun 2017 mencatat kontribusi Indonesia dalam dalam rantai nilai global (Global Value Chain) masih tergolong rendah. Di mana indeks kontribusi Indonesia sebesar 43,5, di bawah rata-rata kontribusi agregat negara berkembang sebesar 48,5.

Malaysia merupakan negara yang memiliki kontribusi sangat tinggi mencapai 60,8. Begitu juga dengan Thailand sebesar 54,3 dan China sebesar 47,7. Indeks kontribusi ini mengindikasikan keterlibatan suatu negara dalam produksi sebuah barang yang melibatkan banyak negara saat produksi.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta Indonesia harus mampu beradaptasi dengan situasi yang cepat berubah ini demi meningkatkan potensi ekonomi Tanah Air dalam rantai nilai global yang menjadi tren saat ini.

“Ini sudah menjadi kecenderungan global. Indonesia harus terlibat aktif dalam proses rantai nilai tersebut,” ujar Arif dalam keterangannya yang dikutip kabasumbar.com, Minggu (19/11).

Menurutnya, dengan keterlibatan aktif Indonesia, keuntungan yang dapat diperoleh sangat besar. Indonesia bukan hanya negara yang menyediakan pasar bagi produk global, namun Indonesia justru terlibat dalam proses produksi.

Dengan demikian, Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah ekspornya lantaran memberikan kontribusi pada rantai nilai global. Dengan demikian, kesempatan membuka lapangan kerja juga semakin lebar.

“Proses global itu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia,” tegas Arif.

Data WTO menyebutkan, kontribusi Indonesia pada Global Value Chain terutama dikontribusikan oleh industri pertambangan, perdagangan wholesale dan ritel, serta pertanian. Tiga negara utama yang memanfaatkan input barang dari Indonesia tersebut adalah China, Korea Selatan dan Malaysia.

Arif mengingatkan, salah satu tantangan penting terkait keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global ini adalah masih rendahnya kualitas infrastruktur publik. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya produksi dan logistik.

Bank Dunia mencatat, indeks infrastruktur Indonesia pada 2016 masih tergolong rendah, yaitu di posisi 2,65. Dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki indeks 3,45, Indonesia masih tertinggal di sektor infrastruktur. Bahkan indeks infrastruktur Vietnam sudah mencapai 2,70.

Untuk itulah, dia menekankan perlunya perbaikan pada kualitas infrastruktur untuk menekan biaya input produksi serta meningkatkan efisiensi. Melalui kebijakan pembangunan infrastruktur secara masif pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini, dia mengharapkan kebijakan tersebut mampu mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional.

“Dengan demikian akan tercipta tingkat kesejahteraan warga yang lebih baik,” tegasnya.

Kemenhub bakal tambah 2 trayek tol laut di Indonesia Timur

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dwi Budi Sutrisno pemerintah akan menambah 2 trayek dalam program Tol Laut di Indonesia bagian Timur pada tahun 2018.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tol laut, baik terhadap proyek maupun mekanismenya. Mengingat program ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

“Tol laut kan sekarang 13 trayek itu rencananya menjadi 15 trayek. Kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tol laut ini,” ujarnya di Kemenhub, Jakarta, Jumat (17/11).

Dia menjelaskan, penambahan ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang luas, di mana banyak daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Sehingga, diperlukan penambahan trayek untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Selain itu, program tol laut juga bertujuan untuk mengurangi disparitas harga. Saat ini harga barang sudah turun sekitar 15-20 persen.

“Nanti kita berupaya dengan batas kewenangan yang ada bagaimana melayani saudara-saudara kita di tempat-tempat tertinggal itu. Jangan sampai harga-harga yang ada di situ terlalu mahal dibandingkan harga di Jawa,” jelasnya.

Ekonomi Indonesia mendapat pujian dari Presiden Donald Trump

Indonesia dinilai berhasil memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Donald Trump memuji Indonesia saat berpidato dalam pembukaan APEC bahwa Indonesia selama beberapa dekade telah membangun institusi domestik dan demokratis untuk mengelola hingga dari 13.000 pulau.

“Kita berhasil mengombinasikan antara pertumbuhan dan equity (pemerataan), himbauan Presiden Jokowi di ABAC misalnya internasionalisasi UMKM, kemudian akses kepada modal itu juga adalah yang disampaikan pesan kepada para anggota APEC,” kata Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, seperti dikutip dari Antara di Da Nang, Vietnam.

Menurut Trump, sejak 1990-an, rakyat Indonesia telah mengeluarkan diri mereka dari kemiskinan untuk menjadi negara dengan pertumbuhan pesat di G20. Apalagi Indonesia saat ini adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Kita ingin agar tampil sebagai negara yang bisa mengombinasikan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan bertumpu pada UMKM, ini yang coba ditampilkan dalam pesan presiden karena itu sejalan dengan inklusivitas pembiayaan yang menunjang pertumbuhan kita,” tambah Fachir.

Inklusivitas ekonomi itulah yang menurut Fachir juga sesuai dengan tema APEC 2017 yang dibuat oleh Vietnam yaitu Creating New Dynamism and Fostering a Shared Future.

“Presiden menegaskan perlunya inklusivitas karena bisa jadi teknologi informasi pun bisa menciptakan ‘gap’ dan kita dinilai berhasil menyeimbangkan dan mengombinasikan antara pertumbuhan dan ‘equity’, antara lain misalnya melalui ‘social safety net’ (BPJS), pembagian KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu dinilai mengombinasikan pertumbuhan dan distribusi kemakmuran serta mengurangi ‘gap’ itu,” jelas Fachir.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) ke-25 berlangsung di Da Nang, Vietnam pada 10-11 November. Agenda pertama Presiden adalah menghadiri APEC Business Advisory Council (ABAC) dengan para pemimpin anggota APEC.

Ekonom: dorong sektor pertanian dan tambang tingkatkan ekspor RI

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha mengatakan, salah satu aspek yang menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2017 adalah pertumbuhan ekspor sebesar 17,27 persen year on year.

Pertumbuhan ekspor tersebut masih ditopang oleh komoditas produk pertanian, mineral dan pertambangan.

“Pertumbuhan ekspor ini memberikan kontribusinya sebesar 3,3 persen kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan III yang 5,06 persen,” kata Eisha di kantor INDEF, Jakarta, Jumat (10/11).

Meski menyumbang 3,3 persen namun masih dinilai belum berkontribusi terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu karena Indonesia lebih banyak mengekspor komoditas yang belum bernilai tambah.

Oleh karena itu, Indef meminta pemerintah meningkatkan nilai tambah produk-produk yang diekspor dengan cara menerapkan industri berteknologi tinggi (hi-tech). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap PDB.

“Ekspor-ekspor yang dari pertanian pertambangan, ini kan hanya komoditas yang berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah rendah. Seharusnya kita memiliki ekspor yang lebih tinggi pada ekspor-ekspor yang sifatnya komoditas bernilai tambah tinggi dan juga produk-produk yang dihasilkan highly production,” jelasnya.

Sosial commerce bisa jadi bisnis jual beli terbesar di Asia

Sebuah studi dari portal pembayaran PayPal bertemakan Beyond Networking: Social commerce sebagai pendorong pembayaran digital, mencatat bahwa ke depan social commerce akan menjadi bisnis jual beli terbesar di Asia, termasuk Indonesia.

Dalam penelitian tersebut, jumlah pengguna media sosial di Asia diperkirakan akan mencapai angka 1 miliar di tahun 2018. Di mana masyarakat akan melihat bahwa fungsi sosial media, seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp, akan lebih dari sekedar tempat untuk jaringan.

Masyarakat saat ini melihat bahwa media sosial akan menjadi pasar yang menguntungkan, tak hanya bagi individu namun juga untuk pengusaha yang ingin menghasilkan uang ekstra dengan menjual barang atau jasa.

Tercatat, 80 persen pedagang sudah menjual barang atau jasa di sosial media, dengan 72 persen pembayaran dilakukan secara non tunai. Dengan demikian, sosial commerce telah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha tanpa harus khawatir akan tutup seperti ritel konvensional.

CEO PayPal Pte Ltd dan wakil presiden senior untuk Asia-Pasifik, Dr Rohan Mahadevan mencatat, sosial commerce akan didorong oleh masyarakat berusia 21 hingga 40 tahun.

“Sosial commerce terdiri dari daftar pilihan yang luas termasuk pembelian kelompok, belanja sosial, aplikasi seluler, pengecer yang menambahkan fitur sosial, dan belanja yang terintegrasi ke dalam media sosial,” kata Mahadevan seperti dilansir Business Insider, Kamis (9/11).

Nilai tukar Rupiah melemah di level Rp 13.519 per USD

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) dibuka melemah tipis di perdagangan hari ini, Kamis (9/11). Rupiah dibuka di level Rp 13.519 per USD atau melemah dibanding penutupan perdagangan kemarin di Rp 13.514 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah bergerak fluktuatif, tercatat nilai tukar sempat menguat usai pembukaan di level Rp 13.509 per USD pada pukul 09.00 WIB. Saat ini, Rupiah berada di Rp 13.517 per USD.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Salah satu substansi yang ditetapkan pada rapat tersebut adalah nilai tukar Rupiah sebesar Rp 13.400 per USD.

Nilai tukar ini menguat dibanding R-APBN 2018 sebesar Rp 13.500 per USD. Namun angka ini justru stagnan jika dibandingkan APBN-Perubahan 2017.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, menguatnya patokan nilai tukar Rupiah ini dipengaruhi oleh kinerja perekonomian nasional yang relatif baik. Hal itu dilihat dari akselerasi proyek infrastruktur, keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty), dan terjaganya tingkat inflasi.

“Juga positifnya neraca pembayaran, terkendalinya defisit transaksi berjalan, dan kuatnya cadangan devisa,” kata Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10).

Selain itu, kebijakan stabilitas nilai tukar Rupiah terukur sesuai dengan fundamental ekonomi oleh Bank Indonesia (BI) dan suku bunga acuan BI. Meningkatnya sovereign rating ke investment grade (BBB-) juga menjadi salah satu faktor nilai tukar ini.

“Perbaikan ekonomi AS serta pengurangan balance sheet the Fed, juga masih diberlakukannya quantitative easing oleh ECB dan BoJ,” imbuhnya.

Harga minyak dunia turun akibat aksi ambil untung minyak mentah

Harga minyak dunia berakhir turun pada perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), akibat aksi ambil untung setelah minyak mentah AS dan Brent mencatat kenaikan yang kuat di sesi sebelumnya.

Harga minyak melonjak ke tingkat tertinggi sejak musim panas 2015 pada Senin (6/11), karena para analis mengatakan bahwa risiko geopolitik di Timur Tengah telah membantu menopang pasar.

Para analis mengatakan momentum kenaikan di pasar minyak tampaknya akan berkurang pada Selasa (7/11), karena investor mengambil keuntungan setelah kenaikan baru-baru ini.

Sementara itu, dolar yang kuat juga membebani pasar minyak pada Selasa (7/11). Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,21 persen menjadi 94,958 pada akhir perdagangan.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember, turun 0,15 dolar AS menjadi menetap di 57,20 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari, turun 0,58 dolar AS menjadi ditutup pada 63,69 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.