Perusahaan Jepang bayar gaji pegawai pakai Bitcoin

Sebuah perusahaan penyedia layanan internet asal Jepang, GMO, berencana membayar gaji pegawainya menggunakan Bitcoin. Rencana ini akan mulai diimplementasikan pada 2018.

Dilansir dari Business Insider, Minggu (17/12), pada tahap awal, GMO akan membayar gaji dalam dua metode, Bitcoin dan Yen. Pembayaran gaji dengan Bitcoin dibatasi di kisaran 10.000 Yen atau USD 88 hingga 100.000 Yen atau USD 881.

Selain gaji, uang insentif pegawai juga akan dibayarkan menggunakan Bitcoin. GMO memang tengah fokus untuk mengenalkan Bitcoin pada khalayak.

Saat ini, Bitcoin telah digunakan sebagai alat pembayaran sejumlah transaksi seperti sekolah swasta dan pembelian properti.

Sementara, dikutip dari Antara, Bitcoin mencapai level tertinggi baru hampir 18.000 dolar di bursa Bitstamp pada hari Jumat. Harga kriptocurrency tersebut baru-baru ini naik mengejutkan, lebih dari 1.700 persen sejak awal tahun.

Bitcoin telah naik hampir 80 persen sejauh ini pada bulan Desember saja.

BI ingatkan warga waspada peredaran uang palsu jelang Natal

Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai peredaran uang palsu menjelang Natal. Sehingga masyarakat baik pembeli maupun penjual diminta lebih hati-hati dan jeli, jangan sampai tertipu, karena uang palsu tidak bisa diganti.

“Kami ingatkan masyarakat waspadai uang palsu, karena biasanya meningkat saat memasuki hari raya keagamaan,” kata Kepala BI Perwakilan Sulut, Soekowardojo, Minggu (17/12).

Soekowardojo mengatakan biasanya akhir tahun akan ada peningkatan temuan uang palsu, karena oknum tertentu memanfaatkan kesempatan ini. “Kami selalu melakukan sosialisasi keaslian Rupiah agar masyarakat lebih paham dan tahu,” katanya.

Di setiap pasar tradisional dan pemukiman padat penduduk, katanya, ada tim khusus yang melakukan edukasi dan sosialisasi keaslian Rupiah.

Dia menjelaskan, pengedar uang palsu biasanya memanfaatkan keadaan ramai transaksi perdagangan untuk melaksanakan aksinya, karena itu masyarakat supaya lebih waspada menjelang Natal.

Dia mengatakan, cara mudah yang dapat dilakukan masyarakat untuk dengan cepat mengenali uang yang diterima, dikenal dengan 3 D (dilihat, diraba, diterawang).

“Perhatikan dengan cermat kondisi uang tunai yang diterima terlebih dulu, tindakan selanjutnya yakni meraba, uang asli akan terasa kasar sedangkan palsu tidak,” jelasnya.

Bila masih ragu, apakah uang diterima asli atau palsu, masyarakat dapat melakukan tindakan lebih jauh yakni menerawangkan pada cahaya atau lampu. “Uang Rupiah ada hologram yang bila diterawang pada cahaya, akan nampak jelas gambarnya, sedangkan bila dilihat sepintas tidak ada gambarnya,” katanya.

Erupsi Gunung Agung disebut lebih merugikan dari bom Bali

Erupsi Gunung Agung yang terjadi beberapa waktu lalu sangat berpengaruh terhadap perekonomian Bali. Hal tersebut terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem, Bali 2017.

Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, menjelaskan penurunan pendapatan disebabkan banyak wisatawan, khususnya mancanegara yang membatalkan kunjungannya ke Bali. Pembatalan itu karena adanya larangan perjalanan atau travel warning dari negara asal.

“Pada tahun lalu, kita memiliki PAD Rp 235 miliar tapi diperkirakan yang akan datang ini paling hanya Rp 50 miliar,” katanya di Karangasem, Bali, Minggu (17/12).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan bom Bali, kerugian lebih banyak ketika erupsi Gunung Agung. “Jadi dibandingkan dengan bom Bali 1 dan 2 kerugiannya lebih banyak sekarang. Kalau bom tidak ada penutupan bandara kalau sekarang ada penutupan bandara,” ucap Ayu Mas.

Oleh karena itu, dia meminta dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk mengembalikan kondisi perekonomian di Bali. Sebab, kondisi Gunung Agung sendiri tidak mengkhawatirkan.

“Makanya nanti harapan kita semua balik lagi. Pak Wakil Presiden akan segera berkunjung ke sini, kira-kira minggu depan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari 78 desa di Kabupaten Karangasem Bali, hanya 15 desa yang terdampak erupsi Gunung Agung. Dengan begitu, dia menegaskan bahwa kondisi Bali aman. Sehingga diharapkan agar wisatawan dapat kembali menikmati keindahan pulau dewata itu.

Helicity bersiap layani penerbangan helikopter antar kota

PT Whitesky Aviation melalui Helicity segera meluncurkan rute perjalanan helikopter untuk masyarakat Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat. Helicity bakal resmi menjadi pelengkap moda transportasi setelah Kementerian Perhubungan melegitimasinya dengan menyusun rute penerbangannya.

“Helicity melengkapi moda transportasi di Indonesia. Selain cepat, keberadaan Helicity juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung sektor pariwisata yang affordable atau terjangkau,” ucap CEO Whitesky Aviation, Denon Prawiraatmaadja di Jakarta, Sabtu (2/12).

Denon bercerita, pihaknya mendukung berbagai program pemerintah terutama pembangunan infrastrukur transportasi dan kepariwisataan. Melalui program itu, pihak swasta seperti Helicity bisa mengambil peran dalam mewujudkan program-program tersebut.

Karena itu, kata Denon, Whitesky pada 4 Desember nanti akan secara resmi memperkenalkan Helicity sebagai transportasi yang mendukung program-program pemerintah itu.

“Dukungan Kementerian Perhubungan menjadi penting mengingat Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) telah mengakui tingkat keselamatan penerbangan Indonesia di atas rata-rata dunia dengan nilai pemenuhan 81,15 persen.”

Dengan kata lain, Indonesia menempati peringkat 55 dari 191 negara berdasarkan hasil audit keselamatan penerbangan oleh ICAO. “Tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat 151, meloncati 90 negara. Ini luar biasa sehingga kami merasa terhormat ketika Kementerian Perhubungan berperan menentukan rute penerbangan Helicity” kata Denon menambahkan.

Sebenarnya, program Helicity sejalan dengan program pemerintah yang menjadi prioritas Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata yang menerapkan strategi 3A yakni Airlines-Airport, Air Navigation dan Authorities sebagai perencanaan membangun konektivitas udara.

Kementerian Pariwisata, misalnya, mengajak brand-brand di seluruh Tanah Air berpartisipasi mempromosikan pariwisata Indonesia melalui co-branding partnership. Caranya dengan menggunakan brand Indonesia yaitu Wonderful Indonesia (untuk pasar global) dan brand Pesona Indonesia Indonesia (untuk pasar domestik). Whitesky Aviation melalui Helicity merupakan salah satu yang terlibat dalam program tersebut.

Brand Wonderful Indonesia/Pesona Indonesia kini kian melejit ketika kinerja brand-brand pesaing regional justru menurun.

Brand Wonderful Indonesia praktis tidak dikenal di dunia pada 2013 karena berada di posisi 70 dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF). Pada tahun 2015 peringkat Indonesia naik pesat di posisi 50 dari total 141 negara, dan 2017 naik 8 peringkat ke posisi 42 dunia.

Sektor pariwisata memiliki hubungan yang erat dengan moda transportasi. Whitesky dengan 30 unit helikopter yang secara bertahap beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dinilai siap mendukung program konektivitas pariwisata itu. Terlebih Helicity menerapkan sistem pembayaran per flight yang digunakan. Dengan begitu, Helicity bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menyerap pasar yang lebih luas

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2016 sudah mencapai 12 juta orang. Dengan catatan, rata-rata perputaran uang untuk satu wisatawan nusantara bisa mencapai Rp 1,2 juta dan wisman USD 1.200 per kunjungan. Angka tersebut hingga pertengahan tahun kemarin diakui telah mencapai setengah dari target Kementerian Pariwisata.

Penerbangan jadi normal, ini langkah diambil Garuda Indonesia

Maskapai Garuda Indonesia mengklaim sejumlah penerbangan sudah mulai normal sejak kemarin, Jumat (1/2). Mulai pagi tadi, seluruh penerbangan Garuda Indonesia mulai berjalan lancar, dan penumpukan penumpang sudah mulai terurai.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Hengki Heriandono mengatakan, hingga pukul 14.00 WIB siang ini, dari Jakarta telah diberangkatkan sebanyak 92 flight, sementara dari keseluruhan wilayah telah diberangkatkan sebanyak 317 penerbangan. Adapun jumlah penerbangan per hari dari Jakarta sebanyak 174 penerbangan sementara seluruh penerbangan Garuda Indonesia dari seluruh wilayah ada sekitar 550 flight.

“Terkait sejumlah pembatalan penerbangan yang terjadi hingga hari ini, kami juga telah mengupayakan recovery plan berupa pemberangkatan penumpang pada hari ini yang sebelumnya terdampak pembatalan penerbangan,” katanya melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/12).

“Kami juga melakukan mapping flight yang terdampak, untuk mengurangi efek delay.”

Garuda Indonesia katanya jgua telah menginformasikan lebih awal kepada penumpang terkait perubahan jadwal penerbangan untuk menghindari terjadinya penumpukan penumpang di bandara.

Dalam situasi tersebut Garuda Indonesia menurutnya juga melaksanakan upaya ‘full service recovery’ terhadap seluruh penumpang yang terdampak, mulai dari pemberlakuan delay management policy sesuai kebijakan yang dijalankan perusahaan dengan memastikan hak-hak penumpang dapat terakomodir dengan baik.

“Khusus untuk mekanisme full refund, mengacu pada kondisi saat ini, kami akan memberlakukan kebijakan full refund hingga hari minggu depan, setelah itu akan kita evaluasi kembali,” tambah Hengki.

Hengki bercerita, salah satu langkah yang diambil Garuda Indonesia tadi adalah menginapkan penumpang yang terdampak di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta di sejumlah hotel terdekat di bandara, untuk kemudian kembali diberangkatkan pada pagi hari ini.

Terkait penumpukan penumpang yang terjadi sejak Jumat kemarin di beberapa bandara, Garuda Indonesia juga telah melakukan antisipasi dengan memberlakukan mekanisme over time pada petugas yang bertugas dan pengerahan family assistance center (FAC) untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi penumpang yang terdampak.

“Garuda Indonesia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan seluruh pengguna jasa atas keterlambatan dan penundaan layanan penerbangan tersebut.”

Sri Mulyani: banyak daerah belum gunakan APBD sesuai aturan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak daerah yang belum memenuhi apa yang disebut belanja mandatori atau belanja yang diharuskan oleh undang-undang.

Seperti anggaran pendidikan, di mana dalam undang-undang disebutkan setiap daerah harus membelanjakan 20 persen dari total APBD untuk pendidikan. Namun masih ada 142 daerah yang belum menjalankan aturan tersebut.

“Kita diminta oleh UUD bahkan untuk membelanjakan 20 persen untuk pendidikan. Kalau Pemerintah Pusat sudah mengikuti 20 persen di daerah itu, masih 142 daerah yang belum penuhi ketentuan konstitusi itu,” ungkapnya dalam Workshop Nasional Golkar ‘Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan Bebas Korupsi dan Pro Rakyat’ di Hotel Merlynn, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Sedangkan untuk porsi kesehatan, kata dia masih terdapat 180 daerah yang tidak membelanjakan 10 persen APBD-nya untuk belanja kesehatan. “25 persen harusnya untuk belanja Infrastruktur. Ada 302 daerah yang tidak belanja untuk Infrastruktur,” jelas dia.

Tak hanya itu, terdapat 34 daerah yang belum membelanjakan 10 persen dari total alokasi dana desa untuk keperluan pembangunan desa. “Ini menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap UU di daerah belum terjadi,” tandasnya.

Habis Google, pemerintah datangi Facebook dan Twitter bayar pajak

Pemerintah tengah gencar melakukan penarikan pajak dari perusahaan perusahaan besar yang menjalankan bisnisnya di Indonesia. Salah satu perusahaan yang disebut-sebut telah melakukan pembayaran pajak adalah Google Asia Pasific Pte Ltd.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv mengatakan setelah Google, pihaknya kini mulai memeriksa pembayaran pajak Facebook dan Twitter. Di mana, kedua perusahaan berbasis media sosial tersebut banyak digunakan di Indonesia.

“(Pemeriksaan pajak Facebook dan Google) sedang berlangsung. Kalau Yahoo sudah tidak ada di Indonesia. Mereka ini kalah bersaing untuk iklan. Email masih tapi penghasilan di Indonesia sudah tidak ada. Nomor dua itu FB,” ujar Haniv di Kantor DJP Pusat, Jakarta, Kamis (30/11).

Haniv mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki penghasilan besar di Indonesia melalui iklan pada aplikasi. Pajak penghasilan tersebut selama ini belum pernah dilaporkan secara gamblang kepada pemerintah.

“PPh penghasilan mereka. Kan mereka ada penghasilan dari iklan. Penghasilan utama iklan jualan yang aplikasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan salah satu Bentuk Usaha Tetap (BUT) berinisial G telah melakukan pembayaran pajak. BUT berinisial G ini ditengarai sebagai perusahaan Google Asia Pasific Pte Ltd, yang selama ini gencar melakukan negosiasi pembayaran pajak dengan pemerintah.

Di mana perusahaan G tersebut telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran yang ditetapkan, yang merupakan pelunasan tunggakan pajak tahun 2015. Tak hanya di Indonesia, perusahaan ini juga membayar pajak di Inggris, India, dan Australia.

“Baru lima menit yang lalu mereka melakukan pembayaran langsung dari Amerika, Singapore baru ke sini. Yang dibayar jenis pajak PPh dan PPN. Jumlah saya tidak bisa menyebutkan karena ada UU kerahasiaan pasal 34,” jelas Ken.

Pertumbuhan melambat, uang beredar per Oktober 2017 Rp 5.283 triliun

Pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) melambat pada Oktober 2017. Posisi M2 tercatat Rp 5.283,3 triliun atau tumbuh 10,6 persen (yoy), lebih rendah dibanding dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 10,9 persen (yoy).

Berdasarkan komponennya, perlambatan pertumbuhan M2 tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan komponen uang kuasi yang tumbuh melambat dari 9,2 persen (yoy) pada September 2017 menjadi 8,7 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh kontraksi operasi keuangan Pemerintah Pusat (Pempus) dan perlambatan pertumbuhan aktiva luar negeri bersih.

Kontraksi operasi keuangan Pempus tercermin dari kewajiban Bank Indonesia dan perbankan kepada Pempus yang tumbuh meningkat dari minus 0,3 persen (yoy) pada September 2017 menjadi 9,8 persen (yoy) pada Oktober 2017.

“Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh melambat dari 20,5 persen (yoy) pada September 2017 menjadi 18,1 persen (yoy) pada Oktober 2017,” tulis BI dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/11).

Di sisi lain, kredit yang disalurkan perbankan pada akhir Oktober 2017 tercatat Rp 4.588,5 triliun atau tumbuh 8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan September 2017 yang tumbuh 7,7 persen (yoy).

Suku bunga kredit dan suku bunga simpanan berjangka kembali menurun, mencerminkan berlanjutnya transmisi pelonggaran kebijakan moneter. Pada Oktober 2017, rata-rata suku bunga kredit tercatat 11,55 persen atau turun 5 basis poin dari bulan sebelumnya.

“Demikian halnya suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan yang masing-masing tercatat 5,89 persen, 6,32 persen, 6,74 persen, dan 6,93 persen atau turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,09 persen, 6,46 persen, 6,80 persen, dan 6,99 persen.”

Bakal diujicoba, mobil listrik diharap miliki payung hukum awal 2018

Kementerian Perindustrian bakal melakukan uji coba dua dari 10 model mobil listrik milik Mitsubishi pada akhir Desember 2017. Uji coba ini untuk mendukung riset lebih jauh mengenai regulasi yang akan diterbitkan.

“Kami berharap regulasi dan fasilitasnya akan keluar pada awal tahun depan. Sehingga insentif untuk mobil listrik ini akan dipacu,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/11).

Sebelumnya, ketika bertemu dengan CEO Mitsubishi Motors Corporation Osamu Masuko di Tokyo, Oktober 2017, Menperin Airlangga menyampaikan bahwa salah satu produsen otomotif terbesar di Jepang tersebut akan memberikan bantuan berupa 10 unit prototipe kendaraan listrik untuk penelitian di Indonesia.

Menteri Airlangga mengungkapkan, pemerintah sedang mengkaji strategi pengembangan kendaraan listrik yang akan diproduksi oleh industri otomotif di Tanah Air. Rencananya juga berupaya menurunkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan yang ramah lingkungan, termasuk mobil hybrid, listrik, atau semacamnya.

Jenis alat transportasi ini akan masuk dalam program pemerintah guna mendorong produksi kendaraan beremisi karbon rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV).

“Pengembangan teknologi hybrid atau electric vehicle pada kendaraan, diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus juga mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM),” tuturnya.

Menperin menjelaskan, diversifikasi BBM ke arah bahan bakar gas, bahan bakar nabati, atau tenaga listrik sebagai jawaban atas kebutuhan energi alternatif saat ini di sektor transportasi yang juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara inklusif.

Menteri Airlangga menambahkan, pemerintah menargetkan pada 2025, sekitar 25 persen atau 400.000 unit kendaraan LCEV sudah masuk pasar Indonesia. Sejumlah produsen telah menyiapkan produknya untuk dipasarkan. Contohnya, PT Nissan Motor Indonesia yang telah menghadirkan mobil listrik Note e-Power yang pernah diuji oleh Menperin, beberapa waktu lalu.

Selain itu, PT Sokonindo Automobile mengaku siap untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Perusahaan patungan antara Sokon Group Co.Ltd. asal Hong Kong dan PT Kaisar Motorindo Industri ini menargetkan dalam tiga tahun ke depan akan memproduksi mobil listrik di dalam negeri. “Kami memiliki pusat RnD di Ann Harbour Michigan dan kami juga punya pusat riset untuk mobil listrik dan autonomous driving,” kata CO-CEO PT Sokonindo Automobile, Alexander Barus.

Alex pun memastikan, pihaknya telah mempunyai pengalaman memproduksi mobil listrik. Dalam hal ini, Sokonindo siap memasuki teknologi mobil listrik dan akan bergerak dari Indonesia menuju global.

“Kami sudah memproduksi mobil listrik di China, dan soal kesiapan di sini kami lihat bagaimana nanti regulasi mobil listrik yang dibuat oleh pemerintah,” paparnya.

Model lain yang tercakup dalam LCEV adalah mobil hibrida. Untuk model ini, produsen yang melakukan pengembangan adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Suzuki Indomobil Sales, dan BMW Indonesia. Beberapa model bahkan mulai dipasarkan, seperti BMW i8, Toyota Camry hibrida, dan Alphard hibrida, serta Suzuki Ertiga hibrida.

Bersiap, pemerintah akan pungut pajak bisnis online

Pemerintah Jokowi-JK tengah gencar menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Bahkan, pelaku bisnis online-pun saat ini sedang bersiap dikejar oleh peraturan pajak e-commerce.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya tengah dalam tahap akhir pembahasan pajak e-commerce. “Perpajakan e-commerce yang kita godok besok lusa akan kami sampaikan kepada Bu Menteri (Sri Mulyani) garis besarnya yang sedang kita buat,” kata Mardiasmo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/11).

Menurut Mardiasmo, semakin didalami, aturan perpajakan terkait digitalisasi ekonomi sangatlah rumit sebab ada yang berbentuk fisik (tangible) dan ada yang tidak berbentuk fisik (intangible) seperti software.

“Ada banyak slot yang perlu dilakukan termasuk yang intangible ini harus ditangkap,” ujarnya.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan pada transaksi di dalam maupun di luar negeri. Namun, dia menilai pemungutan pajak intangible akan lebih sulit dilakukan dibandingkan tangible.

“Kita akan lihat volume uang dan barangnya, uang bergerak dari mana ini ditangkap oleh Bank Indonesia dari payment gateway. Pergerakan harus ada, ini akan dilihat dari providernya,” jelasnya.

Pemungutan pajak terhadap e-commerce ini akan dikenai tiga jenis, yaitu pajak penghasilan (PPN), Pajak penghasilan (Pph) serta bea cukai. “Bea masuk kalau dia barang dari luar negeri kalau dia crossboarder. Ppn jelas karena itu termasuk transaksi.”

Mardiasmo menjelaskan alasan pemungutan pajak e-commerce adalah agar terciptanya netralitas atau keadilan dari pelaku bisnis offline dan online. Selama ini, yang dikenai pajak baru sebatas pelaku bisnis offline saja.

Namun demikian, besaran pajak e-commerce akan dipengaruhi oleh status pembeli sebab daya beli masyarakat juga harus diperhatikan dalam hal ini.

“Nanti kita bedakan pembeli yang UMKM dan yang bukan UMKM dan ada juga pembeli yang end user (pengguna akhir). Ini dikaitkan supaya adil, kalau bayar besar ya pajak juga besar, sesuai daya pikul masing-masing.”